This option will reset the home page of BAMS WONG KLATEN restoring closed widgets and categories.

Reset BAMS WONG KLATEN homepage

Anggaran Pilkada 2010, Panwaslu ajukan Rp 4,4 miliar

uang-rupiahKlaten (Espos) – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mengajukan dana pengawasan Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) Klaten 2010 yang nilainya mencapai Rp 4,4 miliar. Dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan Pemilu selama delapan bulan.

Ajuan itu tercantum dalam draf Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Panwaslu 2010 yang salinannya diperoleh Espos di Klaten, Jumat (2/10). Terungkap, biaya Rp 4,4 miliar yang diminta Panwaslu dari kas daerah itu akan digunakan untuk membiayai pengawasan Pemilu, Mei hingga Desember 2010.

Jumlah tersebut termasuk alokasi anggaran bagi 26 Panwaslu tingkat Kecamatan (Panwascam) yang mencapai Rp 1,9 miliar dan upah bagi 401 petugas pengawas lapangan (PPL) yang mencapai Rp 1,6 miliar. Besaran honor itu, jelasnya, sulit untuk diubah mengingat anggaran dana itu banyak dialokasikan bagi kepentingan petugas dalam bekerja.
“Yang kami ajukan masih standar. Sebagian besar dana dibutuhkan untuk pembiayaan honorarium petugas. Ada sekitar Rp 3 miliar yang kami alokasikan untuk honor,” beber Ketua Panwaslu Klaten, Suharno.

Diakuinya, dibandingkan alokasi anggaran Panwaslu untuk Pilkada 2005, anggaran yang diajukan Panwaslu untuk Pilkada mendatang memang jauh berbeda. Pada tahun 2005, alokasi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 800 juta. Sementara pada Pemilu 2009, untuk kebutuhan setahun, Panwaslu Klaten membutuhkan dana Rp 4,2 miliar.
“Tetapi saat itu (2005-red) tidak ada PPL yang ada di setiap desa. Sekarang ada PPL di 401 desa/kelurahan,” tukas Suharno.

Tak dicoret
Draf RAB itu disampaikan Panwaslu ke eksekutif Pemkab setempat, Rabu (30/9) lalu. Namun komunikasi secara informal telah dilakukan dalam sejumlah kesempatan. Menurut Suharno, pihaknya meminta agar ada sejumlah alokasi yang tak dicoret. “Yang harus dipertahankan seperti honor dan rapat-rapat dengan PPL. Dulu rapat dengan PPL itu tidak ada alokasinya, tidak ada dana dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu-red),” urainya.

Sejauh ini, proses penganggaran dana Pilkada, jelas Panwaslu, telah mengacu kepada aturan terkait. Aturan tersebut adalah Permendagri No 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada. Hal serupa juga disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Sekretaris KPU Klaten, Thomas Sunarno menuturkan, Permendagri tersebut menjadi dasar pihaknya menetapkan berbagai besaran alokasi dana yang dibutuhkan.

Dijelaskan Thomas, acuan tersebut juga digunakan untuk menetapkan besaran honorarium dan uang lembur para petugas serta komisioner terkait. Besarannya ditetapkan sesuai besaran pada penyelenggaraan Pilleg dan Pilpres sebelumnya. “Dengan pertimbangan inflasi. Ini berarti standarnya nasional,” tukas Thomas.
Sebelumnya KPU menaksir biaya penyelenggaraan Pilkada hingga dua putaran di Klaten pada tahun 2010 mencapai Rp 41 miliar (SOLOPOS, 2/10). – Oleh : Heriyono Adi Anggoro

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Sabtu, 03 Oktober 2009 , Hal.VII

Relevan Tags:

besaran honor panwaslu (2), alokasi dana Anggaran Panwaslu Kabupaten (1), thomas sunarno sh klaten (1), thomas sunarno (1), standar honorarium panwaslu (1)
iklan

1 Comment

  1. Tony says:

    kepada
    yth. bapak ketua Panwaslu Klaten.

    saya adalah salah seorang warga klaten.
    sebagai warga klaten sa ingin agar pilkada berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan.
    saya hanya ingin memberi saran untuk menindak tegas oknum pejabat yang menggunakan fasilitas kantor lihat pp 53 th2010 sya kira Bapak lebih tau.
    say mengirim saran ini karea saya prihatin dengan kondisi pilkada saat ini, karena banyak pejabat-pejabat daerah yang memanfaatkan posisinya untuk memaksa memilih ke salah satu kandidat, seingga masyarakat pun merasa resah dan malah was-was,padahal dalam etika Demokrasi tidak ada paksaan.

    Demikian Sedikit oret-oretan dari saya harap menjadikan perhatian.
    trimakasih
    demikian

Leave a Reply