This option will reset the home page of BAMS WONG KLATEN restoring closed widgets and categories.

Reset BAMS WONG KLATEN homepage

Raskin kini bayar di muka

Klaten (Espos) Sistem pembayaran beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang semula wajib dilunasi setelah dibagikan, kini harus dibayar di muka.Untuk mengantisipasi gejolak akibat perubahan aturan itu, Pemkab Klaten serta Bulog setempat gencar menyosialisasikan sistem pembayaran baru itu kepada masyarakat.

Kabag Perekonomian Setda Pemkab Klaten Sri Sumanto kepada Espos di Klaten, baru-baru ini, mengatakan perubahan aturan pembayaran Raskin merupakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan. Menurutnya dana tebusan Raskin senilai Rp 1.600/kg harus disiapkan lebih awal dan disetor sebelum Raskin dibagikan.

Kebijakan itu bertujuan meminimalisasi penyelewengan uang setoran Raskin. Pasalnya, selama ini, kerap terjadi warga rajin membayar Raskin namun ada oknum di tingkat desa yang menggunakan uangnya terlebih dulu sehingga setoran telat sampai ke Bulog. “Tidak ada warga miskin yang utang Raskin tapi ulah oknum yang membuat tebusan telat disetor,” ujar Sri Sumanto.

Transisi

Sri Sumanto menuturkan penyaluran Raskin bulan Januari ini menggunakan kebijakan lama karena masih dalam masa transisi. Namun bulan depan aturan baru pembayaran di muka diterapkan sehingga pihak desa maupun kecamatan diminta siap. Supaya tidak menyulitkan, lanjutnya, desa serta kecamatan akan diberi tahu tanggal pasti penyaluran Raskin setiap bulan.

Penghimpunan dana diharapkannya bisa dilakukan lebih cepat dan sebelum jadwal penyaluran sudah disetor. Disinggung tentang kesulitan yang mungkin dialami dalam mengumpulkan dana dari warga miskin sementara Raskin belum di tangan, Sri Sumanto optimistis hal itu bisa dipecahkan oleh petugas Raskin di lapangan. “Kalau mau ditalangi oleh tokoh masyarakat juga boleh.”

Setelah tebusan Raskin disetor, katanya, beras siap didistribusikan kepada warga miskin. Karena kebijakan pembayaran di muka itu tergolong baru, papar dia, Pemkab belum menganggarkan dana talangan. Dia menjelaskan sosialisasi digelar ke seluruh kecamatan untuk memberi pemahaman kepada warga dan petugas Raskin terkait kebijakan itu.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten, Sri Widada meminta ada komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga kebijakan itu bisa dilaksanakan tanpa gejolak. “Saya yakin kalau masyarakat tertib membayar Raskin,” jelasnya. Sebaliknya, dia meminta Pemkab serta Bulog menjamin tak ada pengunduran sehingga begitu tebusan lunas, Raskin bisa segera dibagikan.

Pun pendistribusian harus tepat sasaran sehingga warga miskin yang sudah membayar tidak kehilangan haknya. Dia menegaskan jaminan kualitas Raskin juga perlu dikedepankan supaya masyarakat bisa mendapatkan beras murah namun tetap layak dikonsumsi. – Oleh : Rohmah Ermawati

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Jum’at, 28 Januari 2011 , Hal.V


Relevan Tags:

kontak sri widada dprd klaten (1)
iklan

Leave a Reply